Pengemas dalam Konteks Pembangunan Lokal dan Global
Hillariana Ikhlash
Devani / I34120102
Pendahuluan
Pengembangan
masyarakat seharusnya berfokus kepada dinamika komunitas lokal (local community) dimana komunitas lokal
di olah sedemikian untuk dapat bersentuhan dengan komunitas global (global community) bahkan institusi
global (global instituition). Akan
tetapi, tidak begitu kenyataannya, seringkali tidak ada in line antara local
development dan global development. Kejadian ini seringkali terjadi pada
perencana pembangunan beraras makro. Sebenarnya paradigm ini dapat bergeser,
sebagai contoh adalah perencana pembangunan DKI Jakarta, sekaligus Gubernur DKI
Jakarta Bapak Joko Widodo yang telah merencanakan pembuatan kebijakan jalan tol
dengan menghubungkan antara local development yaitu kebutuhan masyarakat akan
transportasi umum yang nyaman dan global development yaitu pembangunan jalan
tol masa depan. Bapak Joko Widodo telah berusaha memadukan pembangunan lokal
dan global.
Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Daerah
Menurut Undang –Undang nomor 24 tahun
2006, tingkat komunitas (desa / kampung dan kabupaten (kota) adalah daerah yang
mandiri. Hal ini berarti pada tingkat tersebut seharusnya peraturan bisa
dibentuk sedemikian rupa sehingga pengembangan masyarakat dan pembangunan
daerah bisa sejalan. Akan tetapi, ternyata pengembangan masyarakat dan
pembangunan daerah tidak berhubungan.
Dalam
skema local government policies (panah satu arah, panah kebikan berjalan) dan
community based development ada sebuah lembaga yang dapat menjadi penghubung
(bridging) antara kabupaten dan komunitas yaitu tingkat kecamatan, tapi UU
malah memojokkan kecamatan. Sehingga kita sebagai co workers harus berperan
untuk bisa menciptakan keseimbangan dinamis sehingga dapat menemukan cara yang
membuat local government dan local based community bersatu.
Pembangunan Daerah (Makro) dan Pemberdayaan Komunitas
(Mikro)
Perspektif pembangunan daerah dan
perspektif pemberdayaan komunitas haruslah disatukan sehingga membentuk pengembangan
kawasan pedesaan berbagai komunitas. Membentuk sinergitas diantara keduanya
bukanlah hal yang mudah. Namun, bukan berarti tidak bisa, ada sebuah cara untuk
menyatukan keduanya yaitu dengan mengembangkan masing – masing bagiannya dulu
sehingga kedepannya keduanya mempunyai pandangan yang sama tentang pengembangan
kawasan pedesaan.
Pengembangan
kekuatan bottom up menggunakan intuisi yaitu meningkatkan kapasitas
kelembagaannya terlebih dahulu dan menguatkan akses masyarakat kepada
sumberdaya. Sebagai contoh yaitu sebuah koperasi kredit yang mampu bertahan
melewati krisi ekonomi 1998. Koperasi ini terus beroperasi karena metode
pemberdayaan komunitasnya kuat. Koperasi ini memberdayakan masyrakat dengan
sebuah pelatihan, dan tidak berhenti sampai disitu koperasi ini pula yang
menciptakan peluang sehingga masyarakat pun berpartisipasi di dalamnya.
Koperasi ini juga mampu menggunakan kekuatan penetrasi top down lewat bonding,
bridging dan creating strategy yang mereka lakukan.
Bonding
dilakukan koperasi ini dengan cara mengeratkan hubungan komunitas, bridging
dilakukan dengan ber link dengan lembaga lain dan creating strategy dilakukan
dengan memberikan kredit dengan cara yang berbeda drai bank. Dengan cara ini
koperasi kredit telah mampu menarik partisispasi dari masyarakat dan membuat
aturan yang sesuai dengan masyarakat itu sehingga dapat dikatakan program
koperasi kredit sudah mencakup komunitas hingga lokalitas. From subject to
subject, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kedua pihak pun
bisa bersinergi.
Prinsip CBD dan Implementasi CBD
Pada
intinya prinsip – prinsip dan implementasi community based development harus
diterapkan pada kasus – kasus di dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah kasus
NTT, yang mendapat bantuan dana dari Plan international. Dimana diceritakan
bahwa organisasi ini mempunyai kendala saat penyaluran bantuan kepada
masyarakat kareana tuan tanah yang tidak mau bekerja sama dengan organisasi
ini.
Kendala
ini haruslah diselesaikan dengan prinsip dan implementasi CBD, dimana
organisasi ini harusnya melakukan bonding, bridging dan creating strategy yang
baik kepada tuan tanah. Misal dengan melakukan penyuluhan kepada tuan tanah
tentang pentingnya program yang dijalankan dan mengenai manfaat yang akan
didapat tuan tanah jika mendukung program ini. Setelah itu barulah perusahana
ini bisa mengembangkan kekuatan bottom up masyarakat melalui program yang sudah
disediakan.
Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Komunitas
Ada
komponen operasional yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan pedesaan
berbasis komunitas. Diharuskan pula dilakukan pendekatan holistik (secara
menyeluruh kepad sebuah komunitas untuk mengetahui pengembangan kawasan yang
terbaik yang bisa dilakukan.
Salah
satu contoh kasus yang ada adalah pengembangan blok natuna. Pengembangan
kawasan Blok Natuna yang kaya akan gas ala mini sangat dibutuhkan oleh
Indonesia. Akan tetapi, pengembangan kawasan ini bukanlah sesuatu yang mudah.
Pengembangan kawasan Blok Natuna akan mengundang banyak semut – semut yang
meras berkepentingan akan daerah itu. Masalah lain adalah diperkirakan
pengembangan Blok Natunan tidak bisa memberikan intensif kepada pemerintah
daerah dan pembangun. Padahal intensif ini adalah sesuatu yang wajib jika
menginginkan adanya sinergisitas. Jika tidak ada, amaka hanya kemiskinan dan
konflik lah yang akan tercipat.
Cara
terbaik yang diputuskan untuk membangun Blok Natuna adalah dengan memberdayakan
masyarakatnya terlebih dahulu. Setelah masyarakat berdaya maka diperkirakan
blok Natuna akan memberikan intensif sehingga supporting atau fasilitas dapat
dibangun.
Pengembangan
kawasan juga tidak terlepas dari isu global warming yang sekarang beredar. Isu
global warming ini telah menciptakan protocol Kyoto yang pada intinya adalah
negara – negara penghasil carbon diharuskan untuk mengurangi produksi pabrik
mereka karena carbon adalah salah satu penyebab terjadinya global warming. Akan
tetapi, tidak semudah itu dikarenakan negara – negara maju yang berproduksi itu
membeli bahannya dari negara – negara berkembang sehingga jika diberhentikan
maka negara – negara berkembang pun akan terkena dampaknya.Setelah beberapa
perundingan terciptalah suatu kebijakan baru yaitu CDM (Clean Development
Mechanism) sebuah mekanisme penjualan carbon . Penjualan carbon sebagai barang
tak terlihat ini dilakukan dengan cara memberikan sumbangan pembangunan kepada
negara berkembang. Inilah yang mengkaitkan global warming dan pengembangan
kawasan berbasis komunitas.
Sebuah
pengembangan kawasan komunitas seharusnya dilakukan oleh orang – orang yang
telah menganalisis komunitas tersebut sehingga sumbangan itu menjadi bisa
berarti bagi komunitas yang menerimanya. Karena jika yang melakukan adalah
orang – orang yang tidak tahu maka sumbangan itu akan hanya berarti tidak apa –
apa karena maslaah dalam penggunaan teknologi oleh komunitas misalnya ataua
masalah teknologi yang bertentangan dengan budaya komunitas. Disinilah
pengembangan masyarakat berkonteks lokal dan global harus bersinergi kembali
untuk menciptakan pembangunan yang baik dan sesuai bagi komunitas.
2 Pertanyaan Kritis terhadap Topic Praktikum
1. Bagaimana cara
pemerintah mengatasi isu yang tersebar bahwa pembiayaan CSR dibebankan kepada
harga produk yang semakin meningkat?
2. Pada kasus skripsi PT
Geothermal, PT ini memebrikan mandate CSR kepada yayasan lain, sehingga
perusahaan sendiri sebenarnya tidak tahu dananya mengalir kemana, Mengapa
kejadian ini bisa terjadi? Dimanakah posisi yayasan itu? Apakah sebagai bagian
dari perusahaan, pemerintah atau masyarakat?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar